Sri Mulyani Memberdayakan Mahfouz Dan Memastikan Semua Informasi PPATK Up To Date
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara terkait informasi transaksi individual yang diberikan oleh Menko Polhukam Mahfouz Mohamed dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sri Mulyani mengaku menindaklanjuti semua pesan dari PPATK yang melibatkan personel Departemen Keuangan.
Dia awalnya menjelaskan bahwa Perbendaharaan selalu bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk PPATK. Sri Mulyani mengatakan PPATK telah mengirimkan 266 surat ke Kementerian Keuangan.
“Sudah dipastikan. Datanya perlu disampaikan ke publik. Padahal, setelah diverifikasi, surat PPATK ke Kementerian Keuangan sejak 2007 hingga 2023 mencapai 266 surat,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers. bendahara. , Jakarta Pusat Sabtu (3 November 2023).
Dia mengatakan 185 informasi diminta oleh Departemen Keuangan. Permintaan itu, kata dia, dilakukan karena Inspektur Jenderal Perbendaharaan bertugas mengawasi seluruh ASN yang ada di Perbendaharaan.
“Jadi ada 185 permintaan PPAT dari Irjen Perbendaharaan dan 81 sisanya inisiatif PPATK. Artinya PPATK melakukan tugasnya dan menemukan transaksi yang melibatkan pejabat Perbendaharaan,” ujarnya.
Dia mengatakan, ada 964 pegawai Perbendaharaan yang diidentifikasi oleh Inspektur Jenderal Perbendaharaan dan PPATK dari tahun 2007 hingga 2023. Sri Mulyani mengatakan, jumlah pegawai di Kementerian Keuangan mencapai 74.000 orang.
Sri Mulyani kemudian mengatakan pihaknya mengikuti semua informasi yang diterima dari PPATK. Pindahkan ini ke Revisi Tersimpan.
“Kalau Pak Mahfouz kemarin memberi kesan tidak ada tindak lanjut, saya ingin meralat semua pesan yang dikirim PPATK siang ini. Baik itu permintaan dari PPATK 185 maupun PPATK 81. 86 surat kami adalah sedikit Kami mengumpulkan bukti tambahan untuk memberikan tindak lanjut.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Sri Mulyani mengatakan telah dilakukan 126 audit investigasi dan rekomendasi disiplin terhadap 352 pegawai Departemen Keuangan. Menurutnya, penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan UU ASN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
Sebelumnya, Mahfouz menyebut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun telah terjadi di Departemen Keuangan sejak 2009. Dia mengatakan itu dilaporkan pada saat itu, tetapi tidak ada kemajuan yang dibuat.
“Dari tahun 2009 hingga 2023, ada 160 laporan lagi. Sejak saat itu, berada di peringkat 168. Belum ada perkembangan informasi. Setelah informasi terkumpul, terkumpul transaksi mencurigakan sekitar Rp 300 triliun dan 460 orang lagi terkait kasus tersebut. ujar Mahfouz dalam keterangannya yang dilihat Kamis (9/3) di YouTube Departemen Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.
Mahfouz mengatakan, sejak 2009 belum ada informasi tindak lanjut STR. Mahfouz lantas angkat bicara soal kasus Rafael Alon Trisambudo yang baru terungkap akibat ulah anaknya Mario Dandy yang bersikap kasar terhadap David.
“Namun, karena laporan tersebut tidak diperbarui sejak tahun 2009, tidak ada informasi dan jawaban. Kadang-kadang, seperti kasus Rafael, jawaban keluar setelah menjadi suatu kejadian. Bisa saja demikian. Angin Prayitno, tidak ada yang tahu ratusan miliar, ternyata KPK baru buka.
