Saat Heru Budi Diberi Target Dua Tahun Normalisasi Ciliwung
JAKARTA, – Presiden Joko Widodo memberikan target kepada Hiru Budi Hartono, Plt Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung.
Perlu diketahui, normalisasi Sungai Ciliwung masih berlangsung sepanjang 17 km setelah lama terhenti karena masalah pembebasan lahan.
Presiden berharap, normalisasi Ciliwung sepanjang 17 km akan selesai dalam dua tahun ke depan.
“Kami berharap target dalam dua tahun sudah saya targetkan, yaitu selesai 17 km pada akhir 2024, sampai normalisasi Sungai Sele Wong selesai seluruhnya,” kata Jokowi saat berkunjung ke Sele. Situs normalisasi Wong. Berlokasi di J Ciliung, Pingadijan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023).
324 tanah dibebaskan, senilai Rs. 425,9 juta.
Sesuai dengan target yang dicanangkan Jokowi, Pemerintah Daerah (Pemprov) DKI Jakarta telah membebaskan 324 bidang tanah untuk Program Normalisasi Kali Ciliwung sejak 2021 hingga 2022.
Rudito, Direktur Unit Pelaksana Teknis Pertanahan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta (SDA), mengatakan ratusan bidang tanah itu seluas 66.515 meter persegi.
“(Total) tahun 2021-2022 sudah 324 ladang yang diangkat Pemkab DKI (untuk normalisasi Sungai Chiliung),” kata Ruedito melalui pesan singkat, Selasa (21/2/2023).
Roedito mengatakan, 324 lapangan tersebut tersebar di enam sub-wilayah ibu kota.
Keenam kecamatan tersebut adalah Balikampang, Cawang, Selelitan, Rawagati, Tanjung Barat dan Gedung.
Jumlah lahan yang dibuka bervariasi dari desa ke desa. Kecamatan Kelorahan dengan persentase lahan terbesar adalah Balikampang dengan 107 bidang tanah atau 25.800 meter persegi.
Di sisi lain, Kelurahan yang kepemilikan tanahnya paling sedikit, memiliki tiga kecamatan, Gedong (4555㎡).
Roedito juga mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan untuk 324 bidang atau 66.515 m2 berjumlah 425.913.264.321 (425 miliar rupiah).
“Total alokasi untuk pembelian tanah 324 bidang tanah itu Rp 425 miliar,” ujarnya.
Berdasarkan data SDA DKI Jakarta, sebaran 324 wilayah yang diedit untuk normalisasi Kali Ciliwung adalah sebagai berikut:
• Desa Balikampang: 25.800 meter persegi atau setara dengan 107 bidang
• Desa Quang: 17.600 meter persegi atau setara dengan 93 bidang
• Desa Seletan: Setara dengan 8.365 meter persegi atau 39 bidang
• Desa Rawagatti: 4919 meter persegi, setara dengan 62 bidang
• Kelurahan Tanjung Bharat: 5.276 m2 atau setara dengan 20 kavling
• Desa Jidong 4.555 atau setara dengan 3 bidang
Lahan seluas 6,5 hektar dibeli dengan harga Rp 469 miliar.
Setelah membebaskan 324 bidang tanah, Pemkab DKI juga akan membebaskan 6,5 hektare lahan untuk Program Normalisasi Kali Ciliwung pada 2023.
Roedto mengatakan lahan yang akan dibeli berada di empat kecamatan ibu kota, yakni Selitan, Rawagati, Kwang, dan Kampung Melayu.
“Tahun ini kami fokus pembebasan lahan di empat lokasi (kelurahan) dengan total luas 6,5 hektare,” kata Ruedetto.
Roedito mengatakan SDA DKI akan membebaskan lahan dengan ukuran berbeda di masing-masing kelurahan tersebut.
Cawang merupakan kelurahan dengan jumlah pembebasan lahan terbesar, seluas sekitar 2,25 ha.
Sejak itu, Selitan menjadi desa dengan pembebasan lahan paling sedikit, seluas sekitar 1,95 hektar.
Roedito mengatakan SDA DKI telah menyiapkan Rp 469 miliar untuk pembelian lahan seluas 6,5 hektare.
“Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk normalisasi Kali Ciliwung (pembebasan lahan empat desa di kota) sebesar Rp 469 miliar,” ujarnya.
Berdasarkan data SDA DKI Jakarta, pembagian lahan seluas 6,5 hektar yang akan diamankan untuk normalisasi Kali Ciliwung tahun 2024 adalah sebagai berikut:
• Desa Kawang: 2,25 hektar
• Kampung Kampung Melayu: 1,95 hektar
• Desa Rwajati: 1,5 hektar
• Desa Seletan: 0,8 hektar
Pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung dipercepat tahun ini
Selain pembebasan lahan seluas 6,5 hektare tahun ini, SDA DKI akan terus membebaskan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung pada 2024.
Titik yang akan dibebaskan dari tanah pada tahun 2024 terletak di Kecamatan Manggarai, Kecamatan Kebon Manggis dan Kecamatan Bukit Duri.
“Tahun 2024 (tanah yang akan dibeli) berjarak 1,5 km dari Mangari, 1,2 km dari Kebun Mangis dan 0,5 km dari Bukit Dori,” kata Ruedito.
Roedto mengatakan SDA DKI akan membebaskan lahan seluas 1,5 km di Mangari, 1,2 km di Kebun Mangis, dan 0,5 km di Bukit Dori.
Saat itu, dia mengaku SDA DKI belum menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan sepanjang 3,2 km.
“(Biaya pembebasan lahan) tahun 2024 (tidak dihitung),” kata Ruedito.
Selain itu, Roedito mengatakan jajarannya harus mengupayakan pembebasan lahan untuk melanjutkan Program Normalisasi Sungai Ciliwung pada 2023-2024.
Dia mengatakan, tanpa penanda lokasi, SDA DKI tidak akan bisa membebaskan lahan tersebut.
“Kecuali proyek pemerintah, harus ada keputusan lokasi dulu yang menjadi dasar pengungkapan,” katanya.
“Misalnya, tanpa (Venlock), Anda tidak bisa dibebaskan karena pada dasarnya tidak ada apa-apa,” ujarnya.
Roedito mengatakan starting point akan diawali dengan surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, masa berlaku Penlok adalah dari 2023 hingga 2024.
“Sekarang 2023 proses pembuatan penlock, nanti ada SK gubernur. Penlock ini berlaku 2023-2024 dan berlaku dua tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, SDA DKI saat ini sedang melakukan kajian dengan beberapa pihak antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta dan Inspektorat DKI Jakarta untuk mengambil keputusan.
(Penulis: Dian Erika Nograhini, Muhammad Nofal | Editor: Isha Rastika, Norsita Sari, Ehsanuddin, Irfan Maulana).
