Pensiunan Jenderal TNI Itu Mengapresiasi Wacana Politik AHY Yang Mengangkat Isu-isu Nyata Bagi Bangsa Dan Negara
Jakarta – Sejumlah pensiunan jenderal TNI dan Polri memuji pimpinan Partai Progresif Demokratik Agus Harimurti Yudhoyono atas pidato politiknya. Dan ada yang mengikuti secara langsung di tenis indoor Senayan (14/3/2023), dan ada juga yang mengikuti siaran TV.
Mantan Sekjen Pertahanan dan Purnawirawan Idewan Prabowo mengatakan, materi pidato AHY sangat kuat dan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan masyarakat.
Pada Kamis (16 Maret 2023) ia mengatakan “presentasi dan penampilan Mas AHY sangat bagus dan jelas”.
Mayjen Born Hartomo, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (KAPAISE) TNI Angkatan Darat mengaku menyukai konten wacana politik AHY. Teks padat dan mudah dipahami.
“Mengungkapkan segala aspek negara dan kehidupannya. Pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat dan mengoreksi jalannya pemerintahan dengan mengatasi masalah-masalah riil. Solusi yang ditawarkan menarik dan realistis,” katanya.
Dalam orasi politiknya yang dihadiri lebih dari 7.000 eksekutif Demokrat, AHY secara khusus menyampaikan apresiasi dan rasa hormatnya kepada negara dan pensiunan jenderal atas pengabdian dan dedikasinya.
AHY berkata “Terima kasih atas layanan Anda (Terima kasih atas layanan Anda).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berdalih penundaan pemilu akan merusak citra Indonesia di mata dunia, bahkan AHY berdalih Indonesia akan dipandang sebagai republik pisang karena kursi pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang dipilih secara tidak demokratis. akan
“Saya takut dunia melihat Indonesia sebagai banana republic, banana republik,” kata AHY dalam orasi politik di Tennis Indoor Senayan, Selasa (14/322023). ). ).
Istilah Banana Republic dikatakan diciptakan oleh penulis Amerika O. Henry mengacu pada negara-negara yang dipimpin oleh oligarki dan diktator.
AHY bertanya-tanya apakah ada penundaan pemilihan atau penjabat ketua MPR. Dia berpendapat bahwa tanpa pemilu, pemimpin negara tidak memiliki legitimasi dan tidak sah.
“Namun kekuasaan yang mereka miliki tidak sah dan tidak sah karena tidak memiliki legitimasi yang kuat,” kata AHY.
AHY berpendapat, konstitusi mengamanatkan pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali. Harus dilakukan.
