Mahfouz Muhammad Menanggapi Kabar Pencalonan Ganjar Pranowo

0

 Jakarta – Menteri Koordinator Politik dan Pertahanan Mahfouz Mohd Modiri muncul sebagai calon wakil presiden bersama Ganjar Branovo. Mahfouz lantas menanggapinya dengan santai.

Menurutnya, nama-nama tokoh yang muncul dalam simulasi pemilihan presiden itu semuanya melengkapi Partai Demokrat. “Inilah bunga demokrasi,” kata Mahfouz, Selasa (4/11/2023) di Senian Parliament House.

Mahfod masih terlibat dalam Pilkada 2024 dan berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini berfungsi maksimal setelah KPU memenangkan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta terhadap DKI atas gugatan yang diajukan Adil Makmur. Partai Rakyat (PRIMA). Salah satunya menyerukan agar pemilu 2024 ditunda.

“Kami berharap KPU lebih semangat dengan keputusan hari ini,” kata Mahfouz.

Menurut Mahfouz, putusan MK itu menyelesaikan persoalan hukum terkait keputusan penundaan pemilu 2024.

“Pilkada pada 14 Februari 2024 akan berjalan lancar, karena persoalan hukum kemarin sudah selesai, tutup Mahfouz Dr.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta telah membacakan putusan Perkara Banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Partai Rakyat Adil dan Sejahtera (PRIMA) terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Atas nama pemilu 2024 alias ditunda. Hasilnya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan KPU untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

“Mahkamah telah menahan Putusan PN Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 sehubungan dengan permohonan banding/asal banding tergugat dan permohonan kasasi.” . Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa (4/11/2023).

Enam + 01: 51 Video Teater Rakyat: Aliansi Besar, untuk Siapa? ” lanjut hakim.

Pengadilan juga memutuskan untuk mendenda Pemohon, Penggugat Peminjam, untuk membayar biaya perkara dan tingkat kasasi sebesar Rp 150.000.

Putusan pengadilan dibacakan oleh majelis hakim yang terdiri dari Sojeng Rhyono, Subkran Hardy Mulyono dan Harris Monander.

Sebelumnya, KCTU telah mengajukan banding terhadap klaim Partai Saenuri yang menunda pemilihan umum. Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan KPU menolak keputusan tersebut.

“KPU RI akan mengajukan banding atas putusan PN. KPU RI dengan tegas menolak putusan PN dan sedang mengajukan kasasi,” kata Adham dalam keterangannya, Kamis, 2 Maret 2023.

Adham mengatakan tidak ada yang namanya penundaan pemilu. Tapi hanya dengan syarat mengikuti pilkada dan mengikuti pilkada. Itu diatur dalam UU Pilkada.

“Aturan Penyelenggaraan Pemilu hanya ada dua periode, khususnya Pasal 431 s/d 433, pasca pemilu dan pasca pemilu, dan pengertian Pasal 431 sd pasca pemilu adalah 433”. adalah untuk menjelaskan.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *