Ma ‘ruf Amin Meminta Permintaan Maaf Resmi Dari Belanda Kepada Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Belanda meminta maaf atas perbudakan masa lalu.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan jika Belanda menginginkan permintaan maaf, maka harus mengajukannya secara resmi kepada pemerintah Indonesia.

Baca juga

“Ya, kalau dia memang membuat (permintaan maaf) secara resmi kepada pemerintah, nanti pemerintah akan menanggapi. Tanggapan mana yang benar? Pemerintah akan membahasnya nanti,” katanya Jumat di Nusa Dua Bali (23/12/2022). ).

Menurut Ma’ruf, jika permintaan maaf itu hanya percakapan bukan pernyataan resmi, Indonesia tidak bisa menanggapinya.

Ia menyimpulkan dengan mengatakan, “Kalau belum menjadi isu resmi, tinggal diserahkan saja ke pemerintah. Bagaimana tanggapan pemerintah nanti?”

Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf dengan mengatakan bahwa ‘perbudakan lama’ di Belanda masih memiliki ‘efek negatif’.

Pernyataan Rutte yang dikutip CNN pada Selasa (20 Desember 2022) itu diakui secara luas oleh pemerintah Belanda atas masa lalu kolonial mereka, dan “Chains of the Past” yang diterbitkan oleh Grup Dialog Sejarah Perbudakan. )” adalah bagian dari pernyataan resmi jawaban atas laporan tersebut. telah diterbitkan. Juli 2021.

Dalam pidatonya di Arsip Nasional di Den Haag, Rutte berkata, “Selama berabad-abad kekuasaan negara Belanda, martabat manusia telah dilanggar dengan cara yang paling brutal.”

“Pemerintah Belanda berturut-turut sejak tahun 1863 belum dan masih belum cukup mengakui dan mengakui dampak negatif perbudakan yang terus berlanjut di masa lalu. Untuk ini, Perdana Menteri Belanda telah meminta maaf kepada pemerintah Belanda “.

Ruti pun sempat berkata singkat dalam bahasa Inggris hari itu, “Aku minta maaf untuk hari ini.”

“Selama berabad-abad, negara Belanda dan wakil-wakilnya mempromosikan, merangsang, mempertahankan, dan mendapat keuntungan dari perbudakan. Selama berabad-abad, atas nama negara Belanda, manusia dikomodifikasi, dieksploitasi, dan disalahgunakan.”

Dia mengatakan bahwa perbudakan harus dikutuk sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”.