KPK Jamin Pengawasan Pemilu 2024: Jangan Salah Pilih Pemimpin
Jakarta – Wakil Ketua KPK Aleksandar Marwata memastikan pihaknya akan mengawal pelaksanaan pemilu 2024. Alex mengatakan penyelenggaraan pemilu pada 2024 akan menjadi prioritas lembaga antikorupsi.
“Tentunya jika kita melihat tahun 2024 sebagai tahun politik, maka akan ada pilihan bagi Presiden, Legislatif, Daerah, dan seluruh anggota DPRD. Tentu saja kami akan memprioritaskan hal itu. Bagaimana pemilu bisa dilaksanakan dengan jujur? Dan adil,” katanya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangannya, Kamis (24 Agustus 2023):
Alex yakin, dirinya akan memantau para kandidat untuk memastikan mereka tidak menggunakan politik uang untuk mendapatkan terlalu banyak suara dalam pemilu. Ia mengingatkan para calon perlunya menunjukkan integritas sebelum menjadi pejabat negara.
Alex mengatakan, “Bagaimana partai-partai yang terlibat dalam proses demokrasi dapat berpartisipasi secara berintegritas dalam proses pemilu? Oleh karena itu, kami meminta para calon, presiden, wali kota, dan anggota Partai Demokrat untuk tidak menggunakan sarana finansial atau menggalang suara untuk menarik perhatian masyarakat.” Direkomendasikan. Resmi.” .
Alex mengatakan, upaya pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu sudah berlangsung sejak lama. Alex tak ingin masyarakat salah memilih pemimpin lima tahun ke depan.
“Kami berharap di tahun-tahun mendatang rakyat kita tidak salah dalam memilih pemimpin dan wakilnya, karena dampaknya dalam lima tahun ke depan akan ditanggung oleh rakyat sendiri. Kita ingin pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar peduli. tentang kebutuhan mereka. Saya berharap mendapatkan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Alex.
Ini program prioritas KPK tahun 2024, kata Alex. Saya ingin memberi semangat, tegasnya.
Survei nasional yang dilakukan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menemukan kinerja KPK masih andal dalam memprediksi kebijakan fiskal jelang pemilu 2024. 31 Juli 2023.
Survei dilakukan pada 17 Juli 2023 hingga 27 Juli 2023 dengan sasaran kelompok responden intelektual kelas menengah. LPI memberikan skala (derajat) dari 0,00 (0%) hingga 4,00 (4%), dengan nilai yang lebih tinggi berarti mendekati kesempurnaan. LPI mengurutkan empat indikator: 1) Integritas, 2) Kinerja, 3) Perilaku Anti Korupsi, 4) Persepsi Anti Korupsi, dan 5) Kepercayaan Masyarakat.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling yang bertujuan untuk mengumpulkan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang diharapkan dapat memenuhi tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, jumlah sampel yang diperoleh adalah 800. Margin kesalahan untuk ukuran sampel adalah 3,1 poin persentase pada tingkat kepercayaan ±95%.
Berdasarkan hasil olah data, kelompok menengah yang secara umum menilai kinerja Ketua KPK Fairli Bahori sangat baik menunjukkan pengakuan tertinggi sebesar 26,50 (26,5%). Responden pada kategori ini umumnya berharap Ketua KPK Verlie Bahori mengambil langkah positif untuk mengantisipasi praktik kebijakan moneter pada pemilu 2024.
Sebagian peserta menilai kurang baik dengan nilai 24,25 poin (24,25%). Secara keseluruhan, sudut pandang terdakwa ini menyoroti aspek etik Ketua KPK Fairli Bahori yang sering berurusan dengan Komite Etik KPK. Kepuasan masyarakat kelas menengah terhadap kinerja lembaga KPK mencapai 28,75 (28,75%).
“Mayoritas responden menilai KPK meluncurkan program Politik Cerdas Terpadu (PCB) untuk 26 partai politik nasional dan lokal di Aceh. Ide dan pendapat,” jelas Wakil Direktur LPI Ali Ramadan, “praktik politik uang (money politic) sebaiknya dihindari. dalam pemilu serentak tahun 2024.”
Ia melanjutkan, beberapa peserta memberikan masukan kepada KPK untuk memperluas upaya pemberantasan praktik korupsi politik jelang pemilu. Misalnya, kami bekerja sama dengan penyelenggara pemilu dan pengawas lembaga penegak hukum lainnya.
About Author
