Headline: Treasury Rp 300 Pegawai Bendahara Bau Transaksi Aneh, Bongkar!

Liputan6.com, Kementerian Keuangan Jakarta mendapat kabar buruk dalam beberapa pekan terakhir. Berawal dari ditemukannya kekayaan besar Rafael Alon Trisambudu, mantan pegawai pajak, kemudian muncul masalah lain. Gaya menggoda anak buah Sri Mulyani disorot satu persatu penonton. Riasan elegan mereka menjadi topik hangat. Real estat ditawarkan dengan harga selangit di media sosial.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfuz Muhammad Mudiri mengungkapkan bahwa telah terjadi transaksi yang dipertanyakan antara pejabat Departemen Keuangan senilai Rp 300 triliun, yang nilainya tentu sangat mengesankan dan patut diselidiki dan dijelaskan secara menyeluruh. . 2009.

baca juga

Meski ditemukan 14 tahun lalu, tidak ada tindak lanjut Departemen Keuangan atas transaksi mencurigakan tersebut.

“Ada 160 lebih laporan dari tahun 2009 hingga 2023, dan ini bukan informasi yang progresif. Semuanya melibatkan lebih dari 460 orang di kementerian. Saldo transaksi mencurigakan telah mencapai sekitar Rp 300 triliun. Namun, sejak 2009 “. Tercatat dalam keterangannya, Kamis (3/9/2023).

Mahfouz menyayangkan Departemen Keuangan tidak langsung menindaklanjuti transaksi yang dipertanyakan itu. Padahal, Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan korupsi transaksi sejak 2009.

“Tidak ada informasi yang diberikan dan tidak ada tanggapan karena laporan tersebut belum diperbarui sejak 2009. Dalam beberapa kasus, muncul tanggapan. Rafael, seperti Rafael, tahu karena kasusnya sudah dibuka. Seperti diberitakan sebelumnya, Bagaimana sekarang ditolak ?” kata Mahfouz.

Ivan Yustiavandana, Direktur Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), membenarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfuz Muhammad, terkait adanya private transaction oleh pejabat Kementerian Keuangan ( Menteri Keuangan). Rp300.

Evan mengatakan analisis tersebut telah dilaporkan ke Departemen Keuangan sejak 2009. “Kami mengajukan ke Departemen Keuangan dari 2009 hingga 2023,” kata Evan.

Alvin Nikola, peneliti Transparency International (TII) di Indonesia, mengatakan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan yang didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bertindak cepat.

“Penelusuran aliran dana menjadi tanggung jawab Irjen Departemen Perbendaharaan dan sebagai internal auditor dapat dibantu oleh KPK/Kejaksaan Agung, PPATK dan BPK/BKPK,” ujarnya kepada Liputan6.com. pada hari Kamis. (3 September 2023).

Secara khusus, dia menekankan bahwa mendorong audit investigasi bersama terhadap tersangka pejabat Departemen Keuangan adalah upaya yang dapat dilakukan.

“Masalahnya laporan penyimpangan aliran dana sudah berlangsung lama, tapi belum ada tindak lanjut. Artinya masih lemahnya masalah kelembagaan dalam hal pengawasan, seperti data. Berbagi tidak berjalan dengan baik, dan pemantauan bersama tidak berjalan dengan baik. Seharusnya begitu,” katanya.

Dia juga menyayangkan tuduhan pencucian uang tidak bisa berdiri sendiri selama ini. Menurutnya, selalu ada serangan awal yang mengikutinya.

Di sisi lain, Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “pencucian uang wajib membuktikan tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang agar penyidikan, penuntutan, dan penyidikan dapat dilakukan. dilakukan dalam proses peradilan untuk pelanggaran tersebut. Tidak masalah.” “.

“Sepanjang itu berasal dari hasil tindak pidana asal, seperti korupsi atau tindak pidana lain yang diatur UU TPPU. Di sinilah letak kelemahan alat kami,” jelas Alvin.

Selama penyelidikan, Inspektur Jenderal Perbendaharaan dapat memecat karyawan yang dicurigai melakukan kesalahan sambil melanjutkan tuntutan pidana.

“Idealnya, kesusilaan dan kejahatan tetap diusut. Jadi bisa saja dipecat, tapi jangan berhenti menyelidiki kejahatan itu,” ujar Alvin.

Sementara itu, Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalusia, memiliki sesuatu yang tidak boleh sekadar retorika, apalagi di tahun politik. Semua pihak harus berani memulai penyelidikan.

Ia mengatakan kepada Liputan6.com pada Kamis, 3 September 2023 (3 September 2023), “Pada dasarnya harus melalui proses penyidikan. dengan pencucian uang.” apakah atau tidak.” ).

Menurutnya, banyak persoalan yang nampaknya simpang siur di tahun menjelang Pilpres 2024, namun tidak jelas lagi.

“Memasuki pertengahan tahun politik ini, banyak sekali isu-isu yang saling bertentangan tanpa implementasi yang jelas, sehingga kita juga perlu mengawasi siapa yang akan mengambil tindakan,” kata Phiri.

Menurutnya, aktivitas politik KPK lebih sering dicurigai publik ketimbang upaya penegakan hukumnya ketika mengkhawatirkan institusi yang cenderung bermasalah.

“Jadi mohon agar kedepannya masalah ini tidak digunakan untuk kepentingan politik. Jika tidak, uang hasil sitaan ini akan digunakan untuk kepentingan politik menjelang tahun pemilu. Oleh karena itu, masalah ini harus ditangani dengan baik agar tidak ada penyalahgunaan. kekuasaan nanti,” ujarnya.

KPK yang diperiksa terpisah memilih ekonomi. Tidak ada penjelasan apakah perintah akan segera diambil alih atau akan diterima laporan.

“Sampai saat ini belum ada laporan seperti itu,” kata Ali Fikri, Kepala Bagian Pelaporan KPK. Kamis (3 September 2023).

Sementara itu, Inspektur Jenderal Perbendaharaan Awan Normawan Nuh mengaku belum menerima informasi tersebut. Oleh karena itu, para pihak akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap hasil transaksi mencurigakan tersebut.

Awan Nurmawan kepada Liputan6.com, Kamis (3 September 2023), “Sampai saat ini belum ada informasi yang kami terima, terutama dari Irjen. Nanti akan kami cek.”

Pendapat serupa diungkapkan para ahli yang bekerja untuk Menteri Keuangan Justinus Prasto. Justinus mengatakan, pihaknya belum menerima surat resmi dari PPATK, sehingga pihak enggan berkomentar terkait informasi transaksi mencurigakan tersebut.

“Kami belum menerima surat, jadi belum bisa berkomentar,” kata Brastow.

Namun, Justinos menekankan bahwa Departemen Keuangan berkomitmen untuk membantu semua proses penyelesaian kasus, melakukan tindak lanjut yang lebih mendalam dan mengkomunikasikan temuan kepada publik di kemudian hari.

“Komitmen Perbendaharaan kita berada di sisi yang sama. Oleh karena itu, komitmen tersebut tidak diragukan lagi karena peraturan dalam sistem telah berjalan sebelumnya.

“Bila ada perkembangan, kita tentu memiliki tanggung jawab moral untuk menginformasikannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Ahmed Sahruni, wakil ketua Komite Ketiga Majelis Rakyat, mengaku terkejut dengan komentar Mahfouz. Dia mengatakan kesepakatan itu sudah terlalu jauh jika itu benar.

“Saya agak kaget mendengar Pak Mahfouz mengatakan ada transaksi senilai Rp 300 triliun dari Kementerian Keuangan. Gila banget kalau itu benar-benar terjadi,” kata Sahroni dalam konfirmasi, Kamis (9/3). / 2023).

Politisi NasDem mengatakan pihaknya mendukung langkah yang diambil PPTAK untuk mengusut temuan tersebut.

Sahroni mengatakan, “Terima kasih kepada PPATK atas dugaan isu kesepakatan yang mencerahkan dan akan didalami lebih lanjut.”

Dia juga meminta Perbendaharaan segera bertindak dan berkomunikasi dengan PPATK. “Saya kira Departemen Keuangan harus mengangkat masalah ini langsung ke PPATK terkait dugaan ini,” jelas Sahroni.

Senada dengan itu, Arsul Sani, anggota Komisi III MPR yang didukung lembaga penegak hukum, yakni KPK atau Kejaksaan dan PPATK serta BPK atau BPKP, meminta pemerintah melengkapi temuan tersebut. transaksi mencurigakan.

Arsoul mengatakan kepada Liputan6.com pada Kamis (3 September 2023) “Selesaikan konsekuensi dari transaksi yang dipertanyakan ini.

Politisi PPP itu mengatakan kebutuhan mendesak untuk penyelesaian hukum sangat penting karena transaksi yang dipertanyakan ini melibatkan pejabat lembaga yang menjadi sumber pendapatan negara, pajak, dan bea cukai.

Ada beberapa alasan untuk “(menyelesaikan masalah penting). Pertama, ini melibatkan kesepakatan besar. Kedua, membuka kesepakatan di ruang publik sangat merusak tingkat kepercayaan publik terhadap Kantor Pajak dan Perbendaharaan secara umum. Ini mengancam Anda. ” jelas Arsal.

Penyebab ketiga insiden tersebut adalah keengganan publik, yang berpotensi merusak moral dan etos kerja lembaga Perbendaharaan.

“Saya pikir ada banyak orang baik dan bersih di antara orang jahat dan jahat,” katanya.

Sedangkan Komite 11 DRC berencana me-recall Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tindak lanjut dari serangkaian isu sibuk yang sedang dibahas.

Contohnya adalah kasus Rafael Alun Trisambodo yang diketahui memiliki 40 rekening. Baru-baru ini, dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun dilontarkan atas permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfouz. Ini juga merupakan tindak lanjut dari temuan investigasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAK).

Mohamed Mespakhon, anggota Komisi 11 Republik Demokratik Kongo, mengatakan ada kesempatan untuk mempertemukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya. Namun sikap DRC tetap dalam.

“Terkait pemanggilan Menkeu ke DPR, akan ada mekanisme pemanggilannya. Perlunya menghubungi Menkeu dalam rapat internal dalam wawancara dengan website Liputan6.com di Kamis, 3 Agustus 2023 akan dibahas”.

Dia menjelaskan, masa uji coba sudah dimulai tahun ini. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dikatakannya, Komisi ke-11 sebagai mitra Departemen Keuangan memutuskan perlu berkonsultasi langsung dengan Menteri Keuangan dan jajarannya.

“Jadi, apakah masalah ini akan diputuskan secara internal oleh panitia ke-11 nanti. Namun, berkat pemberitaan di media hari ini, saya kira ini adalah masalah yang sangat serius yang perlu diangkat langsung dengan Menteri Keuangan,” dia berkata. .