Demokrat Soal Transaksi Individu Rs 300: Menko Mahfouz Harus Lapor Ke Aparat Penegak Hukum
Benny Kapoor Harman, Politisi Partai Demokrat dan Komisioner III DPR RI menilai seharusnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfuz Md melaporkan temuan kejanggalan transaksi senilai Rp 300 triliun ke Departemen Keuangan. (Departemen Keuangan) melapor ke aparat penegak hukum.
“Pertama-tama ya, Menko Polhukam, Mahfouz, mengumumkan ini ke publik, kan? Seharusnya Pak Mahfouz melaporkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Kementerian Kehakiman dan saudara-saudara wilayah Jakarta,” kata Benny Timur, Minggu (12 Maret 2023).
Ini untuk memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan potensi pelanggaran pidana, kata Penny.
“Apakah transaksi mencurigakan ini terkait dengan korupsi, perdagangan narkoba, pembalakan liar, penambangan ilegal, perburuan ilegal, atau perjudian?”
“Namun, mengingat transaksi mencurigakan ini terjadi di dalam Departemen Keuangan, kami memiliki kecurigaan kuat bahwa transaksi ini tidak terkait dengan kejahatan apa pun selain suap, penyuapan, dan penyalahgunaan jabatan.”
Mahfouz Mohamed dikatakan mengatakan bahwa ada transaksi yang dipertanyakan antara pejabat Departemen Keuangan. Menurut Mahfouz, bukan hanya Rafael Alon Trisambudu yang meragukan transaksi senilai Rp 500 miliar.
Mahfouz dari UGM Yogyakarta mengatakan, “Setelah KPK mulai menyelidiki satu per satu, mereka mengajukan laporan lain selain Rs 500 miliar.”
Selain kesepakatan 500 miliar rupee yang dipertanyakan Rafael Alon, Mahfouz mengatakan ada kesepakatan aneh di antara pejabat Departemen Keuangan. Jumlahnya mencapai 300 triliun rupiah Indonesia. Mayoritas berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai.
“Kami menerima laporan baru-baru ini tentang pergerakan mencurigakan sebesar Rs 300 triliun di dalam Departemen Keuangan pagi ini. Itu terjadi hari ini,” katanya.
Koresponden: Bashtiaruddin Alam
Sumber: Merdeka.com
