Bupati Cianjur Herman Melaporkan Dugaan Penggelapan Dana Bantuan Bencana Ke KPK
Liputan6.com, Bupati Cianjur Jakarta Herman Suherman melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 16 Desember 2022. Herman Suherman dituduh mengalihkan bantuan asing untuk gempa Kabupaten Cianjur baru-baru ini.
Setelah menyerahkan laporan, perwakilan dari Acsenahumanis Response Foundation (ARF) mengatakan Masyarakat Bulan Sabit Merah Emirates memberikan bantuan termasuk 2.000 selimut, 25 ton beras, 1.000 perlengkapan kebersihan, 500 lampu tenaga surya, dan baterai isi ulang untuk tenda. . . .
baca juga
ARF menjelaskan dalam keterangannya pada Senin, 26 Desember 2022, “Walikota memangkas SOP yang disampaikan BNPB dan mengemas barang bantuan secara berbeda.”
Mereka menduga Hermann memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk keuntungannya sendiri dan gagal menyalurkan bantuan yang layak diterimanya.
“Ketika donasi dari organisasi internasional diubah menjadi paket partai dan dijual di pasar, itu berarti wali menggunakan kekuatan mereka untuk memblokir distribusi dan paket bantuan dan menjualnya dalam bentuk lain. kata perwakilan ARF.
Seorang jurnalis anonim khawatir Bupati Herman juga akan melakukan pelanggaran bantuan kemanusiaan lainnya akibat gempa Cianjur 21/11/2022.
Terkait laporannya ke KPK, dia mengatakan, “Ini baru bantuan (logistik), belum uang bantuan internasional, dan juga ada tuduhan penggelapan.”
Kecurigaan penyalahgunaan logistik bermula ketika barang-barang bantuan dibongkar ke gudang atau tempat penyimpanan lain yang tidak seharusnya. Selain itu, yang membuatnya semakin yakin adalah saat mengikuti arahan BPBD untuk mencari lokasi gudang lain.
“Support yang sebelumnya ditempatkan di gudang yang telah ditetapkan telah dialihkan ke store dan masyarakat bisa mendapatkan bantuan langsung tanpa proses SOP dengan memindahkan support dari gudang BNPB ke store,” jelasnya.
Ali Fikri, Kepala Bagian Pelaporan KPK, membenarkan adanya laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan Bupati Hermann.
“Setelah dipastikan ada pengaduan,” kata Ali saat mengecek ke Liputan6.com, Senin (26/12/2022).
Namun, Ali tidak bisa mengungkapkan identitas wartawan atau apa yang mereka liput. “Tentunya kami tidak bisa menyampaikan laporan atau data kepada publik,” tambahnya.
Ali menegaskan, partai tidak akan tinggal diam jika dugaan penyalahgunaan subsidi untuk bencana alam itu benar.
Menurutnya, KPK akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Pertama, KPK memeriksa dan memverifikasi isi laporan.
“Kami akan segera meninjau dan memverifikasi pengaduan untuk memastikan persyaratannya lengkap,” kata Ali, “Kami juga meningkatkan informasi terkait hal ini.”
