AHY Mengimplikasikan Program Jokowi Tidak Menyentuh Anak Muda PDIP: Silakan Buktikan
Ketua Umum Partai Demokrat Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mengisyaratkan Joko Widodo atau apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi selama ini. AHY mengatakan, banyak proyek infrastruktur yang dibangun tidak berdampak pada masyarakat sehingga membebani APBN.
Menanggapi hal itu, Politisi Ketua PDIP Junimart Girsang meminta AHY membuktikan bahwa program pemerintah tidak berdampak pada rakyat kecil.
“Pertama, kalau ada pernyataan Pak Jokowi tidak berpihak pada minoritas, silakan buktikan. Apa yang dikeluhkan rakyat kecil terhadap pemerintahan Pak Jokowi,” kata Jonimart saat ditemui di gedung DPR di Senayan, Jakarta. di hari Rabu. 15 Maret 2023).
Wakil Ketua Komite II DRC itu mengaku banyak anak muda di daerah pemilihannya (Dapil) Sumut yang puas dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan, dia berharap Jokowi menjadi presiden pada periode mendatang.
“Misalnya saya lihat di dapil Sumut hampir 99% rakyat kecil sangat senang dengan Pak Jokowi bahkan lebih ekstrim. Mereka bilang Pak Jokowi harus tetap jadi presiden lagi,” ujarnya.
“Beginilah orang kecil benar-benar mencintai Bak Jokowi,” tambah Johnmart.
Sebelumnya, AHY menyampaikan permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia, salah satunya banyak pembangunan yang dilakukan oleh Joko Widodo atau pemerintahan Jokowi tidak berdampak pada rakyat. Ini jelas memberatkan APBN, kata AHY.
“Sebagian besar anggaran digunakan untuk proyek mercusuar yang tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan orang-orang yang kurang mampu dan tidak berdampak signifikan terhadap saudara-saudara kita yang tergolong miskin dan tidak mampu membelinya.” ujarnya dalam sambutannya di lapangan tenis Senayan, Jakarta, Selasa (14 Maret 2023).
AHY juga membahas utang negara yang meningkat tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir. Itu, menurutnya, adalah laporan dari Departemen Keuangan pada awal 2023 yang menempatkan utang sebesar $7.733 triliun.
“Memang ada pihak yang mengklaim rasio utang masih aman,” jelasnya.
AHY menegaskan, tidak cukup membebani masyarakat dengan anggaran yang terbatas, dan administrasi perpajakan tidak berjalan dengan baik dan masih disalahgunakan.
“Delapan puluh persen pendapatan negara berasal dari keringat pembayar pajak, jadi partai politik tidak menghukum orang yang tidak bersalah,” ujarnya.
AHY mengatakan, hal itu tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tengah krisis global saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pemulihan kredibilitas administrasi perpajakan dengan sistem manajemen yang benar dan akurat.
“Untuk meningkatkan sistem pengawasan, kita perlu meyakinkan mereka bahwa simpanan benar-benar masuk ke kas dan digunakan untuk suatu tujuan,” jelasnya.
